Headlines News :
Home » » Mahar Pilkada Jelas Haram Dan Harus Diusut Tuntas

Mahar Pilkada Jelas Haram Dan Harus Diusut Tuntas

Written By Infobreakingnews on Rabu, 29 Juli 2015 | 20.51


Jakarta, infobreakingnews - Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 9 Desember 2015 mendatang merupakan pertarungan yang sangat kompleks. Pendaftaran para calon kepala daerah baru sehari selesai, tetapi sudah terlihat sejumlah calon kandidat gagal maju akibat permainan elite parpol didaerah yang bertolak belakang dengan yang didukung oleh DPP di Pusat. 
Lebih dari itu kasus mahar politik yang diharamkan oleh UU No 8 Tahun 2015 pada pasal 47 sejauh ini hanya merupakan macan ompong dan jorgan degelan konyol yang tak bermakna.
Peneliti PARA Syndicate Toto Sugiarto menilai kasus-kasus mahar politik di pilkada serentak 2015 masih seperti gunung es. Dia mengaku mahar politik marak terjadi, namun kenyataannya  elite parpol di Pusat pun seakan gagap dan berlagak bersih, padahal terlalu banyak laporan yang masuk bahkan langsung sexara lisan kepada para sekjen dan ketum parpol, namun mahar politik yang mencapai miliaran rupiah untuk mendapatkan usungan kursi dari satu parpol.
Toto mengungkapkan hal ini di tengah kenyataan beberapa calon gagal mencalonkan diri karena adanya mahar politik.
"Ini hanya gunung es. Mungkin lebih banyak yang tidak mau mengaku atau mengikuti pengurus partainya saja," ujar Toto dalam sebuah diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).
Toto menyebutkan Ketua DPC Gerindra di Toba Samosir Asmadi Lubis harus menyediakan sebanyak Rp 2,5 miliar untuk membayar satu partai
Begitu juga halnya yang menimpa tokoh masyarakat Muratara, Sumsel, HM.Syarkowi Wijaya, yang sudah berjuang memekarkan kabupaten Musirawas Utara (Muratara) Sumatera Selatan,dengan sangat kecewa terhadap PKS dan PPP yang jelas-jelas sudah menerima sejumlah uang yang katanya untuk mendapatkan Rekomendasi dan SK untuk mengusungnya sebagai calon Bupati Muratara.
Bahkan Syarkowi diminta membayar hampir sebesar satu miliar oleh elit Hanura secara tunai agar mendapatkan usungan, yang kemudian Hanura memberikan usungan kepada Drs. Syarief Hidayat, yang sampai kini belum menjalankan hukuman pidana yang telah di vonis oleh Pengadilan Tinggi Sumsel. 
Selain itu, kata dia, Koordinator Formappi Sebastian Salang akhirnya mundur dari calon bupati Kabupaten Manggarai, NTT karena adanya permintaan mahar politik.
"Kenyataan ini sangat menyedihkan di tengah ada undang-undang yang baik tetapi masih ada pengurus partai yang melanggar hukum dengan meminta mahar," katanya.
Toto mengakui bahwa UU Pilkada telah mengharamkan partai politik atau gabungan partai politik menerima atau meminta uang perahu kepada pasangan calon (paslon). Dengan adanya UU ini, menurutnya, mahar politik bisa hilang sehingga biaya pilkada yang tinggi bisa ditekan.
"Kita berharap semakin banyak para calon kepala daerah berani mengungkapkan mahar politik dalam proses pencalonan kepada publik dan pihak yang berwajib," imbuh Toto
Para penggiat anti korupsi dinegeri ini mendesak aparat hukum terkait agar segera menyeret para elit parpol diatas dan kepada sejumlah calon yang memberikan uang haram itu keranah hukum, karena dipastikan prilaku calon kepala daerah yang bermental korup diatas pastilah akan melakukan banyak kejahatan korupsi yang menyengsarakan rakyatnya kelak. *** Emil F Simatupang.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved