Headlines News :
Home » » KPU Siap Hadang Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

KPU Siap Hadang Calon Kepala Daerah Yang Bermasalah Hukum

Written By Infobreakingnews on Kamis, 23 Juli 2015 | 09.03

Hadar Nafis Gumay

Jakarta, infobreakingnews - Tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2015 akan berlangsung pada 26 sampai 28 Juli 2015. KPU mengaku siap menjalankan tahapan pendaftaran ini.
"Saya kira kami sudah siap. Pendaftaran akan dilaksanakan oleh KPU di daerah yang ada pilkada," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay kepada infobreakingnews.com, Kamis (23/7) di Jakarta.
Terkait Peraturan KPU baru, Hadar mengaku sudah diundang-undangkan pada 15 Juli lalu. Sejak saat itu, katanya, KPU pusat langsung minta KPU Daerah untuk menyampaikan kepada parpol di tingkat daerah dan itu sudah dilaksanakan.
"Memang di tingkat pusat belum dilaksanakan, nanti kita akan bicarakan apakah kita akan dilakukan. Tapi, menurut kami, sebetulnya kalau dilihat dari dalamnya, sudah cukup jelas," ungkap Hadar.
Mengacu pada PKPU baru, Hadar menjelaskan partai politik yang berkonflik seperti Golkar dan PPP harus mengajukan satu pasangan calon kepala daerah yang dokumennya ditandatangani dua kepengurusan yang sedang bersengketa.
"Di tingkat daerah baik Kabupaten, Kota dan Provinsi juga sama. Jika ada kepengurusan ganda, maka harus mengajukan satu pasangan calon yang dokumennya ditandatangani oleh dua kepengurusan. Kalau berkoalisi, koalisnya harus identik," terangnya.
"Kalau di tingkat daerah hanya ada satu pengurus, tidak apa-apa, yang penting juga dibuat surat penyataan bahwa pengurus di daerah tidak ganda," tambah Hadar.
KPU pusat, lanjut Hadar, sudah menerima daftar kepengurusan parpol di daerah yang diserahkan oleh pengurus parpol tingkat pusat. Berdasarkan data yang diterima, sebagian parpol menentukan seluruh pengurus di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di tingkat pusat.
"Tapi ada juga parpol yang untuk kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota dilakukan oleh tingkat provinsi sehingga KPU hanya KPU provinsi untuk menghubungi parpol provinsi," ujar Hadar.
Namun, Hadar tidak menampik jika dalam perjalanan waktu, ada keputusan pengadilan yang inkrah dan final, maka KPU akan mengacu pada putusan pengadilan tersebut.
"Misalnya sekarang ada yang sudah sampai level MA pada proses kasasi. Dan MA sesuai jadwalnya, keluarkan putusan tersebut, maka putusan tersebut adalah putusan yang final atau inkrah," pngkas Hadar.
Lebih lanjut Hadar tidak menampik kalau banyak pihak yang meragukan kesiapan KPU dan pengamanan Polri karena keterbatasan dana yang tersedia, apalagi ditelusuri banyaknya calon kepala daerah yang sampai saat ini belum beres mengurusi SK usungan dari kalangan parpol akibat banyaknya persoalan yang krusial antara pihak DPP dipusat yang bertentangan dengan orang yang diusung oleh pihak DPC dan DPD parpol didaerah, sebab ditenggarai banyaknya ditemukan orang yang bermasalah hukum bahkan koruptor yang diusung oleh parpol untuk maju dalam merebut jabatan Kepala Daerah dari tingkat Bupati hingga calon Gubernur diberbagai daerah, salah satu contoh yang sangat terbukti calon Bupati Muratara, Sumsel,Drs.,Syarief Hidayat, mantan Sekda Kabupaten Musi Rawas yang jelas dikenal sebagai koruptor dan dan sudah diputus oleh Pengadilan TingigiPalembang yang menjatuhkan vonis penjara 1 tahun 6 bulan (Putusan PT Palembang,Nomor 060/PID/2009), nyatanya mendapat usungan dari partai Hanura dan parpol lain
Hadar berjanji akan lebih selektip memeriksa pencalonan nama-nama calon kepala daerah yang jelas jelas bermasalah hukum. seperti itu *** Emil F Simatupang.

Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved