Headlines News :
Home » » JK : Kekurangan Pilkada Serentak Akan Dipikul Pemerintah

JK : Kekurangan Pilkada Serentak Akan Dipikul Pemerintah

Written By Infobreakingnews on Selasa, 14 Juli 2015 | 02.48


Jakarta, infobreakingnews - Banyak pihak menilai penyelegaraan Pilkada Serentak di 262 lebih daerah pada 9 Desember 2015 mendatang, akan menimbulkan mala petaka besar bagi negeri ini karena besarnya ancaman kerusuhan akibat calon yang kalah pasti akan menggugat melalui anacaman hingga penggalangan masa, sehingga sangat potensial menjadi rusuh.
Walau begitu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa kekurangan penyelenggaraan pilkada serentak 2015 akan diselesaikan pemerintah. Menurutnya, pemerintah akan siap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pilkada serentak.
“Kekurangan pilkada serentak akan diselesaikan pemerintah,” tegas Jusuf Kalla pada saat jumpa pers usai pertemuan tertutup di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/7) malam.
Dalam rapat tersebut, hadir pimpinan partai politik, sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Tedjo Edhy, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Selain itu, hadir juga Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.
JK mengatakan semua peserta yang hadir siap membantu KPU agar menyelenggarakan pilkada serentak secara baik dan demokratis. Kendala-kendala teknis, katanya akan diselesaikan secepatnya sehingga tidak mengganggu tahapan pilkada.
“Kita mendukung bagaimana KPU melaksanakan pilkada serentak secara demokratis dan kuat. Untuk masalah teknis akan dibahas secepatnya, sehingga tidak ada lagi kendala,” katanya.
Semua peserta yang hadir, lanjut JK berkomitmen melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal.
Terkait dua partai berkonflik, Golkar dan PPP, JK mengungkapkan kubu pengurus partai yang bersangkutan disarankan mengajukan nama calon kepala daerah yang sama. Namun, proses pendaftarannya bisa dilakukan secara terpisah melalui KPU di daerah masing-masing.
"Kedua kubu pengurus partai yang belum kompak, dapat mendaftar calon kepala daerah secara terpisah kepada KPU masing-masing daerah dengan cara yang sama, terkoordinasi. Sehingga calon tersebut dianggap sah karena saling mendukung partai tersebut," jelas JK.
Kesepakatan ini, kata JK disetujui oleh Partai Golkar. Sementara Partai Persatuan Pembangunan akan membahasnya terlebih dahulu di internal partai.
"Itulah yang kita putusan malam ini dan hal-hal tersebut dinotulen dan ditandatangani agar dilaksanakan sebaik-baiknya hal-hal tersebut," tutup JK. *** Yohanes Suroso.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved