Headlines News :
Home » » Imbauan KPK Terhadap Parsel Lebaran Ibarat Kampanye AIDS Yang Dianggap Angin Lalu

Imbauan KPK Terhadap Parsel Lebaran Ibarat Kampanye AIDS Yang Dianggap Angin Lalu

Written By Infobreakingnews on Rabu, 08 Juli 2015 | 08.36


Jakarta, infobreakingnews -  Menjelang hari raya Idul Fitri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi himbauan agar para pegawai negeri dan penyelenggara negara menolak segala bentuk gratifikasi. Mereka harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dimasa yang sulit sekarang ini. Kesulitan Hari Raya tahun ini diakibatkan benturan yang sama dengan kalangan orangtua yang akan mendaftarkan anaknya masuk sekolah atau kuliah pada tahun ajaran baru, serta kebutuhan dasar yang sangat mendesak akibat ekonomi semakin terpuruk.

Para pegawai negeri dan penyelenggara negara bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan menghindari, baik permintaan maupun penerimaan gratifikasi dari rekanan atau pengusaha atau masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya," kata Kepala Humas KPK, Priharsa Nugraha, dalam rilis yang diterima infobreakingnews.com, Rabu (8/7/2015).

Jika bingkisan berupa makanan, KPK menganjurkan makanan tersebut disumbangkan ke pihak yang lebih berhak seperti panti asuhan. Namun, hal tersebut dilakukan dengan melaporkan jumlah taksiran harga serta ada bukti dokumentasi yang diserahkan kepada instansi terkait yang kemudian dilanjutkan ke KPK.

Selain itu, KPK juga melarang adanya permintaan dana atau hadiah dari pegawai atau penyelenggara negara kepada perusahaan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Terakhir, KPK meminta mereka tidak memanfaatkan fasilitas mobil dinas untuk mudik.

"Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa menjurus pada tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau menurunkan kepercayaan masyarakat," jelas Priharsa.

Imbauan-imbauan tersebut ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, ketua/pemimpin lembaga tinggi negara, ketua/pemimpin Komisi Negara, Jaksa Agung RI, Kapolri, Panglima TNI, para menteri Kabinet Kerja, kepala lembaga pemerintahan nonkementerian, Gubernur, Bupati, Walikota, Direksi BUMN/BUMD, serta pemimpin perusahaan dan asosiasi/himpunan perusahaan di Indonesia.

Jika imbauan-imbauan atas dilanggar, maka pelaku dapat dikenai Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Pada penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. 

Tapi sesungguhnya surat imbauan KPK ini ibarat sosialisasi kampanye bahaya virus HIV/AIDS    yang semakin gencar dikampanyekan , semakin nekad saja orang main gila tanpa pengaman kondom di lokalisasi hitam dan zona merah lainnya. *** Candra Wibawanti.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved