Headlines News :
Home » » Dinilai Boros Sekitar 4000 Kegiatan Akan Dihentikan Gubernur DKI Jakarta

Dinilai Boros Sekitar 4000 Kegiatan Akan Dihentikan Gubernur DKI Jakarta

Written By Infobreakingnews on Rabu, 01 Juli 2015 | 22.35


Jakarta, infobreakingnewsDalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan mematikan sekitar 3.000-4.000 kegiatan yang waktunya sudah tidak cukup untuk dikerjakan, terlalu mahal, serta kegiatan yang tidak terlalu penting. Jumlah tersebut dari sekitar 6.000 kegiatan yang dimiliki DKI untuk tahun ini.
"Daripada boros tidak karuan, biarkan saja dimatikan. Bayangkan saja, membangun gelanggang olahraga (Gor) saja dibutuhkan Rp 48 miliar, padahal jika dihitung, didesain ulang, dan diborong secara benar, maka hanya butuh Rp 35 miliar. Jadi ada selisih Rp 13 Miliar, kan kelebihan dana sebesar itu sudah bisa saya gunakan untuk pengadaan pakaian Linmas dan Training Olahraga karyawan dilingkungan saya dong.apalagi masalah GOR tersebut juga menunjukkan adanya ketidak benaran dari harga satuan," kata Basuk kepada infobreakingnews.com, di Bantaran Kanal Timur (BKT), Rabu (1/7/2015).
Karenanya,Tahun depan pihaknya akan melakukan rancang bangun saja untuk rencana pembangunan sebuah bangunan sehingga tidak lagi menggunakan Detail Engineering Desain (DED).
Basuki mengatakan, lebih baik ia menunda pembangunannya meskipun dipastikan dalam pembukuan penyerapan anggaran akan terlihat buruk. Sebab, katanya, dengan memberikan anggaran kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pun dalam portofolio penyerapan belanja tetap akan buruk.
"Peduli amat penilaian orang, kamu saja cara nilainya salah. Contoh, saya suruh Dinas Perhubungan (Dishub) beli bus, busnya tak jelas. Saya kasih PT Transjakarta melalui public service obligations (PSO) untuk beli bus baru, busnya ada dan bagus, tidak dianggap belanja. Bagi orang Jakarta, peduli apa belanja dari siapa yang penting punya bus baru," katanya.
Karenanya, katanya, saat dihitung secara pembukuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), yang dianggap bagus adalah apabila pembelian melalui dinas dan bukan BUMD. Namun, Basuki tetap menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada warga Jakarta dengan apa yang bisa mereka rasakan saat ini.*** Emil F Simatupang.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved