Headlines News :
Home » » Banyak Tokoh Pejuang Masyarakat Tersingkir, Akibat Maraknya Mahar Politik Pilkada

Banyak Tokoh Pejuang Masyarakat Tersingkir, Akibat Maraknya Mahar Politik Pilkada

Written By Infobreakingnews on Rabu, 29 Juli 2015 | 08.53

Ketua KPU  Husni Kamil Manik 

Jakarta, infobreakingnews - Presidium Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) Sumetara Selatan, HM.Syarkowi Wijaya yang juga dikenal sebagai aktivis Pemberantasan Korupsi, Gagal mengikuti Pilkada Calon Bupati Muratara karena terganjal tidak mendapatkan kuris DPRD akibat tingginya mahar yang diharuskan untuk dibayar tunai.
Walau Syarkowi sudah banyak berjasa kepada semua parpol  pada Pileg tahun lalu sehingga kini muncul DPRD Muratara dan Kabupaten yang baru dimekarkan itu, namun jasa besar dan pengorbanan Syakowi yang juga mantan anggota DPRD Sumsel itu tidak dianggap oleh pihak parpol yang sudah diperjuangakannya sejak jauh hari.
Sebenarnya Syarkowi sudah berjuang keras untuk mendapatkan usungan kurisi dari Partai Hanura, PKB dan PKS serta parpol lainnya, namun akibat mahar yang rata-rata ditawarkan satu kursi anggota DPRD sebedar Rp.250.000.0000, sehingga untuk Hanura saja Syarkowi harus membayar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, dikarenakan Hanura mendapatkan 3 kursi di DPRD Muratara, Sumsel.
Ironisnya pihak parpol justru memberi SK mengusung Cabup Muratara kepada Ariskopi Ayub, Isa Sigit dan Syarief Hidayat, yang ketiganya merupakan tersangka korupsi bahkan Pengadilan Tinggi Palembang sudah memvonis hukuman selama 1 tahun 6 bulan.
Begitu juga halnya dengan Aktivis yang selama ini dikenal lewat Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, menyatakan dirinya batal maju sebagai calon bupati Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pasalnya, dia gagal memperoleh dukungan penuh sesuai syarat maju dalam pilkada.
Rekannya sesama aktivis di Formappi, Lucius Karus, membeberkan bahwa sebenarnya Salang sudah bekerja keras dan hanya kekurangan syarat dukungan berupa satu kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Lucius, Salang berhubungan dengan beberapa partai. "Yang sudah oke (mendukung) Golkar dan PKB," kata Lucius Karus, Rabu (29/7).
Sayang, Sebastian Salang harus terhambat karena satu kursi yang didapatkannya karena alasan permintaan mahar politik.
"Nah dia pun pontang-panting cari tambahan satu kursi itu pada sejumlah partai. Sayangnya perburuannya terkendala adanya permintaan mahar yang besar dari partai tersebut," ujar Lucius.
Namun Lucius tidak mau membeberkan partai itu karena menurutnya kurang etis menyebut secara terbuka soal partai mana yang meminta mahar.
"Tapi yang saya ketahui, dia sempat melobi Gerindra dan Demokrat, serta PBB," imbuh Lucius.
Soal mahar politik untuk maju sebagai calon kepala daerah itu juga diakui salah satu sumber yang menolak disebutkan identitasnya di Pilkada Karawang, Jawa Barat.
Seorang bakal calon bupati berani menawar Rp 5 miliar agar Partai Gerindra membatalkan rekomendasi pencalonan pasangan calon yang dianggap sebagai pesaing terkuat di pilkada.
Gerindra sendiri akhirnya mengusung pasangan Saan Mustopa-Iman Sumantri bersama Partai Golkar dan Partai Nasdem.
"Untungnya, tawaran mahar untuk membatalkan rekomendasi itu ditolak petinggi Gerindra. Dan pasangan yang direkomendasikan diminta segera mengambil dokumen rekomendasi untuk segera didaftarkan," kata sumber itu.
Masih di Karawang, calon itu mengaku pasangan calon lainnya juga bisa maju dengan rekomendasi partai besar lainnya dengan membayar mahar hingga Rp 6 miliar.
"Dan itu dibayar tunai. Karena calon bupatinya itu pengusaha dan memang kaya," kata sumber itu.
Akibat permainan kotor para elite parpol ini , banyak tokoh masyarakat yang sudah dikenal sangat dekat membela kepentingan rakyat didaerahnya, tersingkir maju ke Pilkada serentak 9 Desember mendatang, karena umumnya parpol lebih mendukung calon kepala daerah yang memiliki kekuatan finansial yang sanggup membayar mahar yang sesungguhnya batal demi hukum sesuai aturan main yang telah disepakati oleh KPU dengan pihak terkait
Sampai dengan berita ini ditayangkan, Ketua KPU Husni Kamil Manik berjanji akan menindak tegas sekaligus membatalkan calon kepala daerah yang terbukti memberi suap mahar apalagi yang jelas jelas bermasalah dengan tindak pidana. *** Emil Foster Simatupang & Team Investigasi Pusat.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved