Headlines News :
Home » » Rakyat Sangat Membutuhkan Perempuan Pemberani Hakim Albertina Ho Menjadi Ketua KPK

Rakyat Sangat Membutuhkan Perempuan Pemberani Hakim Albertina Ho Menjadi Ketua KPK

Written By Infobreakingnews on Kamis, 18 Juni 2015 | 07.06

Jakarta, infobreakingnews - Saat ini Hukum di Indonesia membutuhkan manusia pemberani yang jejak rekamnya bersih dan sudah terbukti ditakuti semua pihak dan kreteris ini hanya ada pada satu perempuan yang namanya meroket sebnagai seorang hakim yang tak perduli dengan siapa dia berhadapan. Itulah Albertina Ho, yang kini menjabat sebagai ketua pengadilan negeri di Sumsel.
Hal ini semakin terasa dibutuhkan setelah Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 114 berkas pendaftaran. Lima di antaranya merupakan perempuan. Meski demikian, sejumlah orang yang dianggap memenuhi syarat dan kriteria justru belum mendaftar.
Anggota pansel capim KPK Jilid IV, Yenti Ganarsih, mengatakan salah satu orang yang diharapkan secara pribadi oleh Yenti untuk mendaftar adalah Hakim Albertina Ho.
Albertina selama ini dikenal karena ketegasan dan keberaniannya dalam menyidangkan perkara-perkara korupsi.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang itu diketahui pernah menangani kasus dugaan suap pegawai pajak Gayus Tambunan saat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Kami minta Ibu Albertina Ho mau mendaftar. Ayo dong, Ibu Albertina, di KPK juga diperlukan. Kalau bisa dipertimbangkan untuk mendaftar," kata Yenti kepada wartawan, Rabu (17/6).
Dalam menyeleksi capim KPK, pansel tidak hanya menelusuri rekam jejak tetapi juga mengusut aset dan harta para calon.
Untuk menelusuri aset para kandidat, Yenti mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), KPK, Kepolisian, Kejaksaan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Tak hanya itu, Yenti menyatakan, setiap calon terpilih diwajibkan untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Langkah ini dilakukan lantaran adanya penegak hukum atau pejabat negara yang memiliki profil aset berbeda dengan profil gaji mereka.
"Kita akan lihat apakah ada harta yang jauh dari kepantasannya. Kalau misalkan orang tersebut mendapatkan warisan, bisa kita katakan pantas. Tapi kalau hanya dari gaji, dan punya jumlah harta besar sekali, tentu akan jadi catatan," kata Yenti.*** Emil fosters
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved