Headlines News :
Home » » Kinerja Aparat Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Masih Terlalu Lemah, Tak Mampu Memiskinkan Koruptor

Kinerja Aparat Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Masih Terlalu Lemah, Tak Mampu Memiskinkan Koruptor

Written By Infobreakingnews on Jumat, 19 Juni 2015 | 12.20

Jakarta, infobreakingnews - Sejauh ini harus berani mengakui bahwa pemberantasan korupsi masih terlalu minim dibandingkan dengan kerugian uang rakyat yang raib dikantongi para koruptor kelas kakap yang selalu berlindung dibalik orang orang tertentu yang memiliki pengaruh kekuasaan terhadap[ penguasa dan pejabat tertentu yang masih silau dengan uang suap menutupsi kasus korupsi besar didalam negeri.
Karena tolak ukur keberhasilan dalam memberantas korupsi indikatornya tidak hanya banyak atau sedikitnya kemampuan Indonesia dalam memenjarakan koruptor. Namun, lebih kepada kemampuan untuk mengejar aset hasil korupsi.
Apalagi, belakangan para pelaku korupsi maupun kejahatan lainnya kerap berhasil melarikan hasil kejahatannya ke luar negeri.
Bahkan disinyalir, mereka juga tidak segan mengalihkan aset atau hasil korupsi berupa investasi saham dan melakukan pengalihan kepemilikan ke pihak lain. Tentu, bukan pekerjaan mudah bagi penegak hukum untuk melacak maupun mencegah itu semua.
Praktisi pemulihan aset berskala internasional National Contact Person (NCP) untuk CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network), Chuck Suryosumpeno, menilai, saat ini yang dibutuhkan Indonesia dalam memberangus praktik kejahatan korupsi adalah dengan memperbarui sistem dan pola kerja para pelaksana penegakan hukum itu sendiri.
“Perlu dilakukan mengingat kejahatan dari ke hari makin canggih dan kompleks. Pada zaman dulu, barang bukti atau aset hasil kejahatan masih tergolong konvensional, para pelaku kejahatan biasanya menginvestasikan uang hasil kejahatannya pada benda-benda kasat mata, antara lain mobil, emas, perhiasan atau properti,” kata Chuck,saat berbincang dengan infobreakingnews.com, Jumat (19/6) di Jakarta.
Ke depannya, pelaku kejahatan akan menggunakan uangnya tersebut untuk membeli saham atau menyimpannya dalam bentuk virtual di negara-negara lain.
Di Eropa bahkan sedang menjadi tren para pelaku kejahatan menyimpan asetnya dalam bentuk air mani kuda balap yang harganya jutaan dolar. “Sudah pasti proses pencariannya tentu akan tidak mudah lagi,” ucapnya.
Sudah saatnya, negara juga menyelenggarakan pelayanan penegakkan hukum yang optimal. Penegakkan hukum optimal ini, menurutnya, merupakan kondisi di mana aparat penegak hukum tidak hanya mampu menangkap dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mampu mengembalikan aset maupun harta seutuhnya.
“Penegakkan hukum model ini yang diyakini akan membuat para pelaku kejahatan terkait aset atau harta menjadi jera. Inilah penegakkan hukum di era rezim pemulihan aset,” ungkap Chuck.
Fakta bahwa penegak hukum Indonesia selama ini dalam menangani kejahatan cenderung terlalu fokus pada pelakunya, sedangkan aset terkait kejahatan tersebut kurang diperhatikan.
Apalagi penyembunyian aset dan hasil kejahatan ke luar negeri, merupakan fenomena kejahatan antarnegara (cross border crime) harus mendapat respons dan reaksi institusi penegak hukum di Indonesia.
“Rezim pemulihan aset juga menuntut para penegak hukum melaksanaan prinsip good governance di bidang pemulihan aset di Indonesia,” ujarnya.
Tuntutan yang akan dihadapi penegak hukum dalam rangka pemulihan aset, menyangkut beberapa poin. Pertama, memastikan pemulihan aset berjalan baik di tingkat nasional. Kedua,melayani pemulihan aset antarnegara. Ketiga, memulihkan aset yang terlantar atau yang dikuasai pihak lain. Itu semua harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kalau belum dilaksanakan, berarti pemulihan aset belum menjadi fokus utama para penegak hukum di Indonesia,” kata Chuck yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI itu.*** Emil Fosters.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved