Headlines News :
Home » » Bareskrim, Periksa Lulung Dalam Kasus Korupsi Scanner

Bareskrim, Periksa Lulung Dalam Kasus Korupsi Scanner

Written By Infobreakingnews on Selasa, 16 Juni 2015 | 06.34

Jakarta, infobreakingnews - Penyidik Dit Tipikor kembali memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham "Lulung" Lunggana. Politikus PPP itu, kali ini tidak diperiksa dalam kasus dugaan korupsi uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta 2014, namun dalam kasus lain.
"Saya diperiksa sebagai komisi saat saya jadi koordinator. Kali ini saya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi scanner dan printer, yang tersangkanya diduga sama dengan kasus UPS, yaitu AU," kata Lulung di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6).
Menurut Lulung, dia prihatin dengan kejadian ini, sehingga kalau benar AU korupsi, dia berharap pengadilan yang akan menghukum dengan seadilnya-adilnya.
"Waktu itu kan kebetulan ada anggaran perubahan, saya hadir tiga kali pada saat KUA Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara), gelondongan. Saat itu, tugas kami sebagai koordinator, kemudian dibahas lagi di rapat kerja anggaran komisi dan dinas terkait," sambungnya.
Fungsi dirinya sebagai koordinator hanyalah mengkoordinasi dan mensinkronisasi pembahasan anggaran belanja, sehingga dia mengaku tidak tahu menahu dengan tuduhan korupsi.
"Kebetulan sekali, karena itu masa transisi, banyak agenda termasuk menerima pemberhentian Pak Jokowi sebagai gubernur untuk jadi presiden. Itu makan waktu banyak. Juga ada agenda mengangkat Pak Ahok jadi gubernur. Pembahasan itu waktunya terbatas," lanjutnya.
Saking cepatnya proses itu, menurut Lulung, pada 11 Agustus dia lapor ke ketua DPRD, hingga kemudian pada 13 Agustus ada rapat paripurna tentang penetapan perubahan anggaran 2014.
AU yang dimaksud Lulung adalah Alex Usman. Mantan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat ini telah ditahan Bareskrim sejak Kamis (30/4).
Sementara tersangka lain dalam kasus UPS, yaitu Zaenal Soleman, selaku PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen masih belum ditahan.
Kasus UPS terjadi karena tiga serangkai dalam kasus ini, yaitu legislatif, eksekutif, dan distributor, berkolaborasi memasukan proyek UPS di APBD-P untuk sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat senilai Rp 300 miliar, yang kemudian diketahui di-mark up sebesar Rp 50 miliar.

Proyek UPS di APBD-P ini kini telah beroperasi untuk sekolah-sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, yang dibagi menjadi 49 paket.

Proses ini juga ternyata menyalahi prosedur dan ketentuan yang ada. Distributor mengatur PT atau CV yang menangani tiap-tiap sekolah. Ada 35 PT/CV yang ditunjuk sebagai penyalur.
Distributor bahkan mengatur harga perkiraan sendiri (HPS) proses lelang dan lain-lain.Namun sampai berita ditayangkan, pihak penyidik Polri masih terus mengusut keterlibatan Lulung yang diduga keras ikut terlibat mengatur penawaranan harga sehingga negara sanghat dirugikan. *** Yohanes Suroso.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved