Headlines News :
Home » » KPK Semakin Ompong, Korupsi Berjamaah Di DPRD Banten Terbiarkan

KPK Semakin Ompong, Korupsi Berjamaah Di DPRD Banten Terbiarkan

Written By Infobreakingnews on Jumat, 29 Mei 2015 | 07.31

Serang, infobreakingnews - Kasus atas permintaan fee dari proyek dana aspirasi oleh anggota DPRD Banten terhadap sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten perlu mendapat perhatian serius dari penegak hukum. Fee atau imbalan yang diterima setiap penyelenggara negara atas nama jabatan dan kewenangan yang diembannya adalah indikasi peristiwa tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum harus aktif melakukan penyelidikan awal terhadap informasi tersebut.
Demikian tanggapan atas keluhan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemprov Banten yang dimintai fee oleh oknum DPRD Banten dalam proses pembahasan APBD Banten 2016 dan juga terkait penitipan proyek dana aspirasi di sejumlah SKPD.
"DPRD jangan menggunakan kewenangan politiknya untuk menekan eksekutif agar mendapat rente. DPRD itu jangan mengurusi anggaran secara teknis. Kewajiban mereka adalah memastikan dan mengawasi anggaran itu berpihak untuk rakyat," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Kamis (28/5).
Ade menegaskan, eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mestinya mempertahankan dan mengarahkan anggaran untuk kepentingan rakyat serta tidak membuka ruang negosiasi dengan DPRD.
"Pemprov Banten harus mencontoh Pemprov DKI Jakarta. Mereka ketika ditekan DPRD tidak ada kompromi. Eksekutif di Pemprov Banten seharusnya segera melaporkan adanya praktik fee tersebut,” tegasnya.
Secara terpisah, Ketua PCNU Kota Serang KH Matin Syarkowi menegaskan, pejabat eksekutif harus berani menolak tekanan dari pihak manapun terutama anggota DPRD dalam proses pembahasan anggaran. Para pejabat juga harus berani melaporkan dugaan pungutan fee itu kepada Badan Kehormatan DPRD Banten agar ada tindakan dalam perspektif etika.
Menurut sumber di DPRD Banten, fee disepakati dalam rapat teknis antara komisi dan mitra kerjanya. Modusnya, komisi berjanji meningkatkan anggaran mitra kerjanya tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Namun mitra kerja harus memberika fee dengan besaran tertentu agar rencana kenaikan anggaran disetujui Dewan.
"Jadi fee ini berlangsung saat anggota Dewan menjalankan fungsi budgetingFee itu bukan dari dana aspirasi tapi dari pembahasan anggaran setiap SKPD," jelas sumber tersebut.
Sementara berdasarkan keterangan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemprov Banten, feeterkait menaikkan anggaran di dinas itu berbeda dengan fee yang diminta oleh sejumlah anggota dewan ke SKPD yang berkaitan dengan dana aspirasi.
Terkait pembahasan APBD Banten 2016 masih pada penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Setelah itu masuk ke kebijakan umum anggaran-plafon prirotas anggaran sementara (KUA-PPAS) yang menjadi domain kerja Bappeda. Baru kemudian setelah disetujiui DPRD dibahas bersama TAPD.*** Any Christmiaty.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved