Headlines News :
Home » » Johan Usulkan Deponir Terhadap Kasus BW

Johan Usulkan Deponir Terhadap Kasus BW

Written By Infobreakingnews on Selasa, 26 Mei 2015 | 16.18


Jakarta, infobreakingnews - Akibat dari kekisruhan yang terjadi beberapa waktu lalu membuat dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Tak hanya itu, Kepolisian juga menetapkan penyidik KPK Novel Baswedan sebagai tersangka. Meski kekisruhan mulai mereda dan hubungan dua lembaga penegak hukum ini berangsur membaik, kepolisian tetap mengusut kasus Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan.
Bahkan, berkas perkara dugaan memengaruhi saksi sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010 lalu yang menjerat BW telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung.
Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK Johan Budi SP berpendapat penyelesaian perkara yang menjerat BW dapat melalui deponir yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.
Namun, kebijakan untuk mengesampingkan suatu kasus hukum demi kepentingan publik hanya dapat dilakukan berdasar persetujuan Presiden Joko Widodo.
"Kalau pendapat pribadi saya, langkah deponir dirasa tepat untuk kasusnya Pak BW. Tapi langkah ini harus ada persetujuan presiden untuk kemudian memerintahkan kepada Jaksa Agung," kata Johan kepada infobreakingnews,com, Selasa (26/5).
Sebagai pimpinan KPK, Johan mengaku akan mencoba berbicara dengan Jaksa Agung dan Presiden Jokowi untuk membahas deponeering ini. Meskipun, Johan mengakui keputusan deponir merupakan kewenangan penuh dari Presiden dan Jaksa Agung.
"Saya selaku Pimpinan KPK akan mencoba berbicara dengan Jaksa Agung dan Presiden untuk solusi ini. Namun demikian langkah deponir ini tergantung kepada Presiden dan Jaksa Agung, apakah memungkinkan atau tidak," ungkapnya.
Jika usulan deponir ini disetujui Presiden dan Jaksa Agung, Johan berharap BW dapat kembali memimpin KPK hingga masa jabatannya berakhir pada Desember 2015.
"Saya selaku Pimpinan KPK, akan mencoba berbicara dengan Jaksa Agung dan Presiden untuk solusi ini. Namun demikian langkah deponir ini tergantung kepada Presiden dan Jaksa Agung, apakah memungkinkan atau tidak. Dan kemudian Pak BW bisa kembali lagi memimpin KPK untuk menjalani sisa kepemimpinan nya," katanya.
Deponir merupakan kewenanga yang diberikan oleh Undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah tertentu.
Kebijakan deponir ini pernah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung terhadap penanganan kasus dugaan suap yang menimpa dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, pada 2010 lalu.
Pertanyaannya apakah Jaksa Agung Prasetyo berani melakukan deponir terhadap kedua pimpinan non aktip KPK yang sebelumnya dikenal sangat pemberani itu. *** Any Chrismiaty,
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved