Headlines News :
Home » » BabakAkhir Pertikaian Golkar, AL Optimis Kalahkan Ical

BabakAkhir Pertikaian Golkar, AL Optimis Kalahkan Ical

Written By Infobreakingnews on Senin, 18 Mei 2015 | 10.06

Jakarta, infobreakingnewsPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan kembali bersidang pada Senin (18/5) pagi terkait sengketa Partai Golkar (PG).
Agenda berupa pembacaan putusan atas gugatan yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie (ARB) yang merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Bali terhadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).
Pada gugatan itu, kubu Agung Laksono (AL) yang merupakan hasil Munas di Ancol-Jakarta, bertindak sebagai intervensi atau pihak terkait atas gugatan yang ada.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG dari kubu AL, Leo Nababan mengemukkan pihaknya yakin dan optimis bisa memenangkan gugatan yang ada. Dia yakin PTUN akan menolak gugatan kubu ARB karena PTUN memang tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
"Kami serahkan semuanya ke para hakim. Namun kami optimis akan menang," kata Leo di Jakarta, Senin (18/5).
Ia menjelaskan keyakinan akan menang karena dua alasan. Pertama, surat dari Ketua Mahkamah Partai (MP) Muladi yang dibacakan pada persidangan.
Dalam suratnya, Muladi mengatakan tidak benar kalau MP tidak mengambil keputusan. Muladi juga mengatakan dalam amar putusan ditandatangani empat hakim MP yang memimpin sidang.
"Selama ini kan, kubu sebelah selalu berargumen MP tidak menghasilkan keputusan karena dua hakim tidak memberikan putusan. Dengan surat dari Ketua MP itu, opini yang dibangun selama ini terbantahkan," jelas Leo.
Alasan kedua adalah dari pendapat para ahli yang dihadirkan di persidangan. Sejumlah ahli yang dihadirkan kubu AL menyebutkan PTUN tidak berhak mengadili sengketa PG karena masalah perselisihan internal partai mengacu ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Dalam UU tersebut dinyatakan jika terjadi sengketa internal parpol harus diselesaikan oleh MP. Putusan MP bersifat final dan mengikat.
"Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM hanya deklarasi saja. SK itu sebagai tindaklanjut atas putusan MP. Maka PTUN tidak berhak adili SK itu karena dia mengacu ke putusan MP. Putusan MP sendiri bersifat final dan mengikat," tuturnya.*** Any Christmiaty.
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

-

-
-

Music Video

Iklan Pilihan

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved