Headlines News :
Home » » Tersangka Kasus Korupsi Walikota Dan Wakil Tual Menjadi Target KPK

Tersangka Kasus Korupsi Walikota Dan Wakil Tual Menjadi Target KPK

Written By Info Breaking News on Minggu, 21 Juli 2013 | 23.18

Tersangka MM Tamher
Jakarta, infobreakingnews - Kasus korupsi atas dana assuransi sejumlah anggota DPRD Maluku Tenggara yang digelapkan oleh Walikota Tual, Drs.H.MM- Tamher, yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak Kejati Maluku, sampai kini masih jalan ditempat, sehingga banyak pihak merasa dikangkangi oleh Walikota yang kini memasuki periode jabatan  2013 -2018, yang tinggal menunggu pelantikan pada beberapa bulan mendatang.




Kasus yang merugikan banyak anggota DPRD Maluku Tenggara yang sejak awal di pegang oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dinilai telah melakukan diskriminasi hukum,dan terindikasi uang yang dikorupsi itu banyak dibagikan keberbagai oknum petinggi dilingkungan Kejati, sehingga sampai kini kasusnya masih jalan ditempat.

Mengingat perkara tindak pidana  juga sudah cukup lama, mayoritasnya tersangka lainnya sudah dihukum, tapi sebagian lainnya dibiarkan mengambang dengan statusnya sebagai tersangka belaka, tanpa pernah ditahan apalagi diajukan kepersidangan.



Pengamat Hukum Tata Negara Prof,Dr.yusril Izha Mahendra, saat dimintai komentarnya,Minggu (21/7/2013) menilai kasus pidana yang menyangkut dana assuransi sejumlah anggota DPRD Malra ini, menyebutkan bahwa sangat mungkin terjadi banyak ketidakberesan kinerja pihak Kajati disana, dan berharap kasus jalan ditempat seperti ini sudah sepantasnya segera di cium oleh pihak KPK dan melakukan pengambilan alih lidik perkara.



Menurutnya, sudah saatnya kasus ini diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya komisi antirasuha itu memiliki kewenangan supervisi sesuai amat Undang-Undang (UU), terhadap kasus-kasus di daerah yang ditangani oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan .


Memang dalam aturan hukum bila ada kasus yang sementara ditangani oleh kejaksaan dan polisi, tidak bisa ditangani lagi oleh KPK. Terkecuali dalam penanganan itu KPK diberikan kewenangan supervisi sesuai amanat UU. Saya menilai adanya unsur kesengajaan dari pihak penegak hukum untuk memperlambat penuntasan kasus tersebut, maka KPK bisa diperbolehkan mengambil kasus tersebut,” terangnya.

Terhadap terpilihnya dua tersangka korupsi itu menjadi wali kota dan wakil wali kota kembali, pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Ot Lawalata mengungkapkan, hukum dan politik berbeda, karena itu proses hukum dan politik tetap jalan sebagai mana mekanisme yang berlaku. 

Namun dia mengingatkan, ketika proses hukum terus berjalan dan keduanya terbukti bersalah, mereka harus dinonaktifkan dari jabatannya sebagai wali kota dan Wawali Kota Tual. Karena itu dia, menekankan agar proses hukumnya harus dipercepat. 

Pembantu Dekan (PD) IV Fakultas Hukum Unpatti ini menilai, dalam menuntaskan kasus asuransi Malra, kejaksaan sepertinya menekankan pada data serta fakta yang dilaporkan. Ini yang menjadi tolok ukur untuk bisa meyakinkan jaksa melakukan tindak lanjut kasus tersebut. 

“Olehnya itu, apabila tidak memenuhi syarat bukti yang kuat, maka pihak kejaksaan pun bisa bermain disitu, sehingga harus dikawal ketat oleh seluruh element masyarakat agar tidak ada cela bagi oknum-oknum tertentu untuk bernafas lega di tengah-tengah penderitaan rakyat,” tandasnya. 

Sebelumnya Kepala kejaksaan Tinggi Maluku, Anton YP Hutabarat memastikan jaksa akan menuntutaskan kasus asuransi Malra. Saksi dari tersangka Tamher dan Rahayaan masih terus diperiksa. 

Menurut Kajati, tim penyidik mengalami kesulitan saat mereka melakukan pemeriksaan, karena ada salah satu saksi yang diduga mengetahui kasus tersebut sedang sakit. Sehingga penyidik Kejati Maluku kembali mengurungkan niatnya, dan menunggu hingga saksi tersebut sembuh, namun kenyataannya sampai berita ini ditayangkan, tidak ada progresif dari pihak Kajati setempat.

Lebih lanjut Yusril menegaskan agar KPK segera melakukan investigasi dan memanggil Tamher dan Adam Rahayaan, sehingga jika terbukti melakukan tipikor atas dana assuransi tersebut, menaikan nya sebagai tersangka, bahkan segera ditahan, demi menciptakan pemerintahan yang memajukan masyarakat didaerahnya.

Dari pantauan infobreakingnews.com dilapangan, walikota Tual, Tamher memiliki trek record yang jelek,ditambah usia lanjutnya dan penyakitnya yang dinilai tidak layak lagi menjabat sebagai walikota, begitu juga Tamher yang diduga kuat terindikasi kasus korupsi Kesra bernilai belasan miliar yang  kini menjadi target penyilidikan KPK. *** Mil



Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Video

Iklan Pilihan

gif maker

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved