Headlines News :
Home » » Kejati DKI Jakarta Periksa Korupsi Di 4 Kementerian KIB Jilid Dua

Kejati DKI Jakarta Periksa Korupsi Di 4 Kementerian KIB Jilid Dua

Written By Info Breaking News on Kamis, 27 Juni 2013 | 10.07


Jakarta, infobreakingnews - Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sedang menelisik dugaan korupsi  diempat Kementerian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua. Bahkan tersangka nya pun sudah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Didiek Darmanto, SH yang didampingi Asisten Intelejen Firdaus Dewilmar, SH dan Asisten Pidana Khusus Ida Bagus N Wismantau, SH kepada wartawan Rabu (26/06/13) di Aula Kejati DKI, usai penanda tanganan MoU antara Kajati dengan Ketua Umum KONI DKI Jakarta.

Keempat Kementerian itu ialah, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan dugaan korupsi yang cukup signifikan.

Salah satunya yang sedang ditelisik adalah modus baru dugan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok. “Kita sudah memeriksa beberapa pejabat KPU dan setiap perkembangan penanganannya  akan kita sampaikan nanti,” ucap Didiek Darmanto singkat.

 “Ada empat kasus dugaan korupsi dilingkungan kementerian yang sedang kita tangani saat ini. Dan itu nanti bisa teman teman pantau perkembanga, namun untuk saat ini belum bisa kita sampaikan rincian kasusnya. Ini kita sampaikan agar teman-teman (wartawan-red) puas. Inilah kinerja Kejati,” ujar Asintel Firdaus Dewilmar.

Aspidsus Ida Bagus Wismantanu mengungkapkan dugaan korupsi pada Kementerian UKM pada pengadaan Vidio  Tron dengan  nilai Rp23 M thn 2013. Tersangkanya sudah ditetapkan PPK dengan inisial KB, dan rekanan dengan inisial H.

Kemudian dugaan korupsi di Kemendiknas   pada  pusat pendataan dan pemetaan SD, SMP dan SMA  Negri dan swasta seluruh Indonesia. Nilai anggarannya Rp85 Miliar tahun anggaran 2010-2011 dan sudah dietapkan 4 tersangka masing masing iniial PPK (EH) dan penerima barang , serta 2 pelaksana dengan inisial MF dan Y. 

  
Kemudian pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Dirjen Perkereta Apian (PT.KAI)  juga sudah ditetapkan  tiga tersangak masing masing inisial RCR,  IHK, dan  A terkait penjualan lahan di Jakarta Barat.***Thomson
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Video

Iklan Pilihan

gif maker

Berita Terpopuler

 
Copyright © 2012. Berita Investigasi, Kriminal dan Hukum Media Online Digital Life - All Rights Reserved